RI Didesak Tekan Myanmar Soal Muslim Rohingya

JAKARTA, (PRLM).- Pemerintah RI didesak untuk menegur dan menekan pemerintah Myanmar di bawah kepemimpinan Presiden Thein Shein untuk segera menghentikan berbagai bentuk pembantaian kemanusiaan maupun tindakan diskriminatif terhadap etnis Rohingya. Pemerintah RI dan Negara ASEAN seharusnya dapat menggunakan mekanisme kerja Komisi HAM ASEAN dengan maksimal. AICHR bukanlah perkumpulan perwakilan pemerintah yang sarat intrik tidak bermutu, tetapi sebuah mekanisme HAM di kawasan ASEAN.

Peneliti SETARA Institute, Ismail Hasani di Jakarta mengatakan bahwa Indonesia dan Myanmar merupakan negara yang sama-sama menjadi anggota ASEAN dan Komisi HAM ASEAN (AICHR). Indonesia, sebagai negara yang mengklaim menjunjung tinggi HAM, wajib menegur keras dan menekan pemerintah Myanmar agar segera menghentikan berbagai bentuk pembantaian kemanusiaan maupun tindakan diskriminatif terhadap Rohingya.

"Pemerintah RI tidak boleh buta terhadap pemerintah Myanmar yang saat ini “sengaja” menutup mata dan justru lepas tangan, yang ditunjukkan dengan menyerahkan penanganan muslim Rohingya pada UNHCR (Komisi Tingkat Tinggi PBB untuk Pengungsi)," katanya di Jakarta, Senin (30/7/12).

Sementara, pemerintah RI belum berencana memberikan nota protes terhadap Pemerintah Myanmar atas terjadinya pembantaian kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya. Namun, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri RI berupaya dari jalur diplomasi agar masyarakat muslim di sana tidak sampai menjadi korban dari aksi kekerasan.

"Oleh karena itu, sikap Pemerintah Indonesia jelas, bahwa kita akan berpartisipasi aktif untuk semua kemungkinan yang bisa dilakukan dengan jalur diplomasi agar bisa membantu saudara-saudara muslim kita di Rohingya," kata Juru Bicara Kepresidenan Bidang Dalam Negeri, Julian Aldrin Pasha.

Pemerintah juga akan memberikan masukan terkait isu tersebut dalam Sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang akan berlangsung pertengahan Agustus mendatang. Dalam pertemuan tersebut rencananya akan digelar satu konvensi darurat yang diprakarsai oleh pemerintah Arab di Jedah dimana organisasi negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI itu akan membahas beberapa hal yang terkait isu muslim minoritas dan juga tentunya perkembangan yang terjadi di Suriah.

"Di sana juga akan dibahas perkembangan mengenai muslim Rohingya di Myanmar. Kita akan berikan masukan, pandangan rekomendasi dari pemerintah," ucapnya.(A-156/A-88)***Sumber